Kpu Tanggapi Somasi Prabowo Soal 17,5 Juta Dpt Bermasalah: Tak Masuk Akal
Mei 27, 2019
Tambah Komentar
Komisioner KPU Viryan Aziz (Dwi Andayani/detikcom)Jakarta -KPU mempertanyakan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 17,5 juta nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. KPU menyampaikan somasi tersebut tidak masuk akal.
"Terkait dengan tudingan 17,5 juta DPT yang tidak masuk akal, lalu kita dapat melihat bersama-sama terkait masuk di nalar atau tidak," ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).
"Dengan analisis yang lebih sederhana, misalnya, DPT Pilpres 2019 ini kan 192 juta, DPT Pilpres 2014 190 juta, DPT Pilpres 2009 itu 176 juta," ujar Viryan.
Viryan menyebut salah satu tuntutan Prabowo yaitu menghapus 17,5 juta DPT bermasalah. Bila jumlah DPT tersebut dihapus, jumlah ini akan lebih kecil dari jumlah DPT pada Pemilu 2009.
"Tuntutan DPT bermasalah dihapus sebanyak 17.553.708. Bila KPU memenuhi tuntutan tersebut (menghapus), DPT Pemilu 2019 menjadi 175.216.903," kata Viryan.
Menurutnya, mustahil jumlah pemilih pada pemilu 2019 lebih rendah dari 2009, sehingga Viryan mempertanyakan apakah somasi tersebut masuk akal.
"Apakah mungkin DPT Pemilu 2019 lebih rendah dari DPT Pemilu 2014 dan 2009? Mana yang tidak masuk akal?" tuturnya.
Diketahui, selain 17,5 juta DPT bermasalah, Prabowo mengajukan beberapa somasi lain terkait permasalahan teknis pemilu. Di antaranya Sistem Informasi Penghitungan (Situng) sampai terkait formulir C7 atau daftar hadir pemilih dalam kawasan pemungutan bunyi (TPS) pada dikala 17 April 2019.
Tonton juga video 7 Tuntutan Prabowo-Sandi dan Deretan Bukti Gugatan BPN ke MK:
Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "Kpu Tanggapi Somasi Prabowo Soal 17,5 Juta Dpt Bermasalah: Tak Masuk Akal"
Posting Komentar