Bawaslu Terima 4 Dari 8 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bawaslu (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019. Dari 8 laporan yang teregistrasi, Bawaslu tetapkan 4 laporan diterima dan sisanya ditolak.

Sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019 dipimpin pribadi oleh Ketua Bawaslu, Abhan. Turut hadir anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, dan Rahmat Bagja.

Baca juga: Materi Sama dengan Putusan Sebelumnya, Bawaslu Tolak Laporan soal Situng

"Ada 4 yang dinyatakan tidak sanggup diterima dan ada 4 yang dinyatakan diterima," ujar Abhan ketika membacakan putusan pendahuluan di gedung Bawaslu, Jl MH Thamrim, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Abhan menyampaikan laporan yang sudah diterima akan dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan. Sementara itu, sidang akan digelar esok hari dengan kegiatan pembacaan pokok laporan dan mendengarkan balasan dari para pelapor.

"Kemudian untuk register nomor 12, 13, 21, 24 kami nyatakan diterima maka dilanjutkan sidang pemeriksaan. Untuk selanjutnya masalah di atas kami mengagendakan sidang besok Selasa (28/5) jam 9 dengan kegiatan pembacaan pokok-pokok laporan dan mendengarkan balasan dari para terlapor," kata Abhan.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam sidang putusan itu menjelaskan beberapa syarat laporan dugaan pelanggaran administratif. Setidaknya ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelapor.

"Persyaratan laporan, satu syarat formil dan materiil, dua kewenangan untuk menuntaskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, kedudukan status terlapor dan pelapor, dan empat tenggat waktu laporan administratif pemilu," ujar Afif.

Baca juga: Hari Ini, Jalan di Depan Bawaslu Masih Ditutup

Afif menyampaikan persyaratan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bersifat komulatif. Maka, kata dia, seluruh persyaratan harus terpenuhi semoga laporan sanggup dilanjutkan ke persidangan investigasi perkara.

"Syarat penyampaian laporan bersifat kumulatif, yaitu harus terpenuhi secara keseluruhan dan simultan. Bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan menilik keterpenuhan syarat laporan dari pelapor," kata dia.

Baca juga: Soal Gugatan Hasil Pilpres, Ahli Hukum Serukan Massa Tak Perlu Demo ke MK

Berikut ini hasil dari putusan pendahuluan yang diterima dan tidak diterima oleh Bawaslu.

Diterima dan ditindaklanjuti pemeriksaan:

12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Zalfu Alsidi
Terlapor: PPK Kecamatan Bumiayu dan PPK Kecamatan Tonjong, Brebes

13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Harli
Terlapor: 30 PPK di Kalimantan Barat

21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Wisnu Ardiyanyo
Terlapor: KPU Provinsi Sumsel, KPU Kabupaten Empat Lawang

24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Jarse Roba
Terlapor: KPU Provinsi Maluku Utara

Ditolak:

009/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Dian Islamiati Fatwa
Terlapor: KPU RI

05/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Anthon Sihombing
Terlapor: KPU Kabupaten Asahan

14/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Arnanto Nurprabowo
Terlapor: KPU Kabupaten Subang, KPU Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang

17/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Tatang Adiwiyono
Terlapor: KPU Kabupaten Tulung Agung



BPN Ajukan 51 Bukti ke MK, Termasuk Laporan yang Ditolak Bawaslu:

[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini

Berlangganan update artikel terbaru via email: